Sejumlah aktivis melayangkan kecaman keras terhadap penyelenggaraan Pekan Publisitas Persatuan dan Kemajuan Etnis China.

Agenda tersebut digelar oleh Partai Komunis China dari 21 hingga 27 September 2026.

Pemerintah China menampilkan acara ini sebagai perayaan keharmonisan di antara berbagai kelompok etnis resmi.

Namun, bagi warga Uyghur, Tibet, dan kelompok minoritas lainnya, agenda itu dianggap sebagai perayaan atas undang-undang penghapusan identitas.

Landasan Hukum Asimilasi Identitas

Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis China berlaku sejak 1 Juli 2026.

Aturan tersebut menjadi landasan hukum pembentukan satu identitas tunggal yang disetujui oleh negara.

Rahima Mahmut dari Inter-Parliamentary Alliance on China menyatakan aturan itu menuntut loyalitas politik mutlak.

Tidak lama setelah aturan berlaku, seorang aktivis Tibet bernama Lobga Rangzen meninggal usai aksi bakar diri di New York.

Tekanan dan Pengawasan Totaliter

Masyarakat Uyghur menghadapi penindasan masif termasuk kamp tahanan, program keluarga, dan pemisahan anak dari orang tua.

Infrastruktur pengawasan totaliter juga dikerahkan untuk memantau aktivitas keagamaan hingga percakapan keluarga.

Beijing turut mempromosikan pariwisata di Xinjiang guna menutupi situasi sebenarnya dari pandangan dunia internasional.

Undang-undang baru ini turut memicu ancaman represi transnasional terhadap diaspora di luar negeri.