"Pasal 16 UUD 1945 dengan sangat jelas memerintahkan pembentukan Wantimpres. Setelah amandemen keempat, keberadaan Wantimpres itu bersifat wajib (mandatory), bukan opsional. Ini adalah tulang punggung dalam memastikan setiap keputusan eksekutif telah melalui proses pertimbangan yang matang dan bijaksana," tegas Prof. Riris, sebagaimana dikutip dari Antara.

Pernyataan ini menyiratkan pesan moral yang mendalam: seorang pemimpin, sekuat apa pun posisinya, tetap membutuhkan ruang refleksi dan nasihat dari para tetua bangsa yang memiliki kedalaman intelektual, spiritual, dan pengalaman manajerial.

Apa Itu Wantimpres? Menelusuri Dasar Hukum dan Tugas Utama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, Wantimpres didefinisikan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas khusus untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. Landasan konstitusional utamanya bersumber dari Pasal 16 UUD 1945, yang menempatkan lembaga ini tepat di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Uniknya, mekanisme pemberian nasihat ini bersifat proaktif dan wajib. Artinya, Wantimpres berkewajiban memberikan pertimbangan baik ketika diminta secara resmi oleh Presiden, maupun atas inisiatif dewan sendiri ketika melihat adanya isu strategis yang memerlukan perhatian khusus. Nasihat ini dapat disampaikan secara perorangan oleh anggota, atau sebagai sebuah kesatuan (kolektif) yang mewakili suara bulat seluruh anggota dewan.

Untuk menjamin efektivitas kerja, UU tersebut juga memberikan kewenangan kepada Wantimpres untuk meminta keterangan, data, dan informasi dari instansi pemerintah terkait maupun lembaga negara lainnya. Sebagai bentuk penghormatan negara, Ketua dan anggota Wantimpres diberikan hak keuangan dan fasilitas setara dengan yang diterima oleh seorang menteri. Mereka juga berhak menghadiri sidang kabinet, serta mendampingi Presiden dalam kunjungan kerja maupun kenegaraan, baik di dalam maupun luar negeri.