Sejarah baru dalam tata kelola pemerintahan Indonesia kembali tercatatkan. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi melantik jajaran Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2026 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (2/10/2026) sore. Momen bersejarah ini ditandai dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Kepala Negara, mengukuhkan komitmen para tokoh bangsa untuk mengabdikan diri demi kemaslahatan negara.

Dalam pelantikan yang penuh khidmat tersebut, mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) sekaligus mantan Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM), Pratikno, dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Ketua Wantimpres. Total, terdapat 24 nama tokoh multidisiplin yang duduk dalam dewan ini, mencerminkan upaya serius pemerintahan untuk merangkul berbagai perspektif dalam pengambilan kebijakan strategis.

"Bahwa saya, akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya, dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ucap para anggota Wantimpres serempak, membacakan sumpah jabatan dengan nada tegas dan penuh penghayatan, dipandu langsung oleh Presiden Prabowo.

Desakan Konstitusional: Mengapa Wantimpres Tidak Bisa Ditunda?

Kehadiran Wantimpres dalam struktur pemerintahan kali ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah keniscayaan konstitusional yang sempat menjadi sorotan tajam para pengamat. Sebelumnya, akademisi sekaligus pakar hukum tata negara dari Universitas Jenderal Soedirman, Prof. Riris Ardhanariswari, secara vokal mengingatkan agar Presiden segera membentuk lembaga ini.

Dalam kegiatan Refleksi Akhir Tahun bertajuk "Pesan dari Gunung Slamet: Satu Tahun Pemerintahan Tanpa Wantimpres" yang digelar di Purwokerto, Jawa Tengah, Prof. Riris menekankan bahwa pembentukan Wantimpres adalah perintah langsung dari konstitusi. Keberadaannya sangat vital untuk menjaga kualitas, kedalaman, dan keberimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan negara yang berdampak pada hajat hidup orang banyak.