Aksi saling membuka data pribadi termasuk pimpinan perusahaan pinjaman daring menjadi indikasi krisis kepercayaan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Program Paramadina Public Policy Institute, Annisa R. Leofianti, pada 2 Oktober 2026.

Evaluasi Regulasi dan Keamanan

Annisa menekankan perlunya evaluasi oleh kementerian serta lembaga terkait untuk memastikan masalah celah regulasi.

Kebocoran data sendiri dapat terjadi akibat kelemahan teknis, tata kelola perusahaan, hingga perilaku pengguna.

Lemahnya pengaturan akses data dalam aplikasi turut meningkatkan risiko kebocoran informasi.

Prosedur penyimpanan yang tidak ketat dapat memicu kebocoran saat data diserahkan kepada pihak ketiga.

Media Sosial Sebagai Pengadilan Alternatif

Media sosial kini muncul sebagai ruang pengadilan alternatif karena menurunnya kepercayaan pada jalur formal.

Ungkapan no viral no justice mencerminkan persepsi masyarakat terkait penanganan keluhan.

Terdapat empat mekanisme psikologis yang mendorong perilaku membuka data pribadi.

Tekanan ekonomi dan ketidakadilan prosedural membuat nasabah melampiaskan kemarahan lewat tindakan doxing.

Sikap Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Dicky Kartikoyono, memberikan tanggapan.

OJK dapat meminta klarifikasi dan pemeriksaan terhadap perusahaan pinjaman daring berizin.

Sanksi mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan izin dapat diberikan jika terbukti ada pelanggaran.