Pemerintah dan DPR merencanakan agar ojek online dimasukkan ke dalam kategori transportasi lewat revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menargetkan proses revisi aturan tersebut rampung tahun ini dan bisa mulai berlaku pada 2027 mendatang.

Pemerintah telah menyerahkan daftar inventarisasi masalah terkait revisi tersebut kepada Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat.

Kementerian Perhubungan selanjutnya akan menindaklanjuti berbagai masukan dari DPR terkait daftar inventarisasi masalah yang sudah diserahkan.

Pemerintah bersama DPR menyetujui penambahan tiga kementerian baru sebagai instansi pembina serta penyelenggara lalu lintas angkutan jalan.

Ketiga kementerian tersebut meliputi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pengaturan jenis kendaraan bermotor dalam undang-undang ini juga mencakup pengembangan teknologi kemudi serta kendaraan otonom termasuk ojol.

Pemerintah menyetujui penambahan Bab XIII A yang mengatur angkutan sewa khusus dan angkutan terbatas menggunakan sepeda motor.

Aturan baru tersebut secara khusus akan mewadahi layanan pengantaran orang, pengantaran barang, serta pengantaran makanan.

Revisi undang-undang ini turut mencakup penegasan sanksi bagi angkutan barang yang mengalami kelebihan dimensi dan muatan atau ODOL.

Pengusaha logistik yang masih mengoperasikan angkutan barang melanggar ketentuan tersebut akan menghadapi ancaman denda bervariasi.

Besaran denda yang diusulkan pemerintah bervariasi mulai dari Rp1 juta hingga Rp50 miliar tergantung dari kategori pelanggarannya.