Persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 kembali menghadirkan saksi penting dari asosiasi travel.

Juahir yang bertindak sebagai staf Asosiasi Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia memberikan keterangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Ia mengungkap adanya dana atau fee percepatan haji khusus sebesar USD 3.000 untuk setiap calon jemaah pada tahun 2024.

Informasi mengenai pungutan tambahan tersebut diketahuinya melalui Sekretaris Eksekutif DPP Kesthuri yakni Muhammad Al Fatih.

Jaksa sempat mendalami perihal permintaan uang tambahan untuk kuota haji yang harus dibayarkan lewat masing-masing Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.

Di hadapan majelis hakim, saksi Juahir membenarkan seluruh pertanyaan jaksa terkait aliran dana tersebut.

Selain itu, Juahir mengaku pernah mendapat instruksi dari Asrul Azis Taba untuk menerima uang senilai USD 67 ribu.

Dana tersebut berasal dari perwakilan PIHK Nur Rima Al-Waali dan diterima langsung di kantor sekretariat Kesthuri.

Saksi juga mengakui adanya perintah penarikan dana dolar Amerika Serikat dari rekening asosiasi atas instruksi Usman Jasad selaku Sekjen Kesthuri saat itu.

Sebagian dari uang penarikan tersebut kemudian diserahkan kepada pihak lain bernama Rayyan atas permintaan Asrul Azis Taba.

Perkara korupsi ini turut melibatkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang didakwa merugikan keuangan negara hingga Rp 622,09 miliar.

Terdakwa lain dalam kasus ini mencakup Ishfah Abidal Azis, Asrul Azis Taba, serta Ismail Adham.