Sektor usaha pertambangan saat ini berada di tengah pusaran tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah.

Situasi tersebut memunculkan dilema tersendiri bagi para pelaku usaha dalam menjaga kepastian investasi serta kelangsungan produksi.

Benturan kepentingan ini juga berkaitan erat dengan upaya menciptakan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah operasional.

Intervensi negara dinilai terlalu jauh hingga menghilangkan fleksibilitas operasional bagi para pelaku tambang.

Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh perusahaan tambang yang memiliki sistem rantai pasok terintegrasi.

Polemik ini berawal dari terbitnya Keputusan Menteri ESDM No. 365. K/MB.

01/MEM. B/2026.

Aturan tersebut mengatur pedoman teknis pelaksanaan persetujuan penggunaan anak perusahaan atau afiliasi.

Regulasi itu mencakup bidang usaha jasa pertambangan mineral dan batu bara yang berlaku secara nasional.

Keputusan penting ini diteken langsung oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada tanggal 18 September 2026.

Aturan baru ini menuai sorotan karena dinilai berpotensi membatasi ruang gerak korporasi dalam mengoptimalkan efisiensi operasional mereka

Para pelaku industri berharap ada evaluasi lebih lanjut agar kebijakan yang diterapkan dapat mengakomodasi kepentingan bisnis sekaligus pemerataan ekonomi daerah tanpa merusak iklim investasi