Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan membentuk tim gabungan khusus. Tim ini bertugas memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan pemasyarakatan.

Pemeriksaan internal tersebut juga menyoroti temuan sepuluh bangunan di luar aset negara. Lokasi temuan berada di area Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Langkah penelusuran ini mengacu pada peraturan disiplin pegawai negeri sipil. Ancaman sanksi berat menanti pihak terbukti melanggar aturan.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menjelaskan penelusuran ini menindaklanjuti perintah menteri. Penyelidikan dilakukan untuk mendalami perbedaan data temuan di lapangan.

Pihak inspektorat masih menyelaraskan bukti fisik dan berkas pemeriksaan. Konfirmasi dokumen serta barang bukti terus dilanjutkan oleh tim internal.

Komisi XIII DPR RI turut membeberkan masalah kepemilikan gedung di area lapas. Sepuluh dari tiga belas bangunan berdiri tanpa pendanaan anggaran negara.

Dewan perwakilan rakyat berencana menggelar rapat dengar pendapat. Forum tersebut dijadwalkan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan internal kementerian.

Sanksi Tegas dan Jadwal Rapat Lanjutan

Ancaman sanksi yang disiapkan mencakup demosi hingga pemecatan dengan tidak hormat bagi pihak yang terbukti melanggar aturan disiplin.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso menegaskan bahwa kejelasan status aset bangunan tersebut sudah dikonfirmasi langsung oleh jajaran kementerian.

Forum Rapat Dengar Pendapat yang dijadwalkan pada hari Senin akan membedah seluruh temuan secara lebih transparan dan terbuka di gedung parlemen.