Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan bangunan mewah yang dikenal sebagai fasilitas apartemen di Lapas Kelas IIA Cibinong tidak tercatat sebagai barang milik negara.

Inspektur Jenderal Kemenimipas Rudi Setiawan menyampaikan bahwa fasilitas tersebut dibangun secara swadaya tanpa menggunakan anggaran APBN.

Selain tidak terdaftar di BMN, pemeriksaan sementara mendapati posisi bangunan tersebut berada di area bantaran sungai yang melanggar ketentuan.

Dugaan Pelanggaran Disiplin dan Penyalahgunaan Wewenang

Tim pemeriksa gabungan juga menelusuri sejumlah fasilitas tambahan seperti ruang kebugaran, rencana simulator golf, serta ruangan asimilasi.

Dalam peninjauan tersebut, petugas mendapati keberadaan dua warga binaan di lokasi ruangan asimilasi yang sedang didalami keterangannya.

Rudi mengungkapkan bahwa temuan awal menunjukkan adanya indikasi pelanggaran disiplin berat berupa penyalahgunaan wewenang.

Kemenimipas masih terus mengumpulkan keterangan serta bukti pendukung termasuk memeriksa Kepala Lapas Cibinong.

Hasil investigasi menyeluruh ini rencananya akan dilaporkan kepada Panitia Kerja Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI pada awal pekan depan.

Tim gabungan yang dilibatkan dalam pengusutan kasus ini terdiri dari Inspektorat Jenderal Kemenimipas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Pengamanan dan Intelijen, serta Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Barat.

Keterangan dari berbagai pihak yang telah diperiksa, termasuk Kepala Lapas Cibinong, akan dikonfrontasikan dengan dokumen dan bukti lain sebelum penetapan kesimpulan akhir.