Fenomena pengendara yang sengaja menutup atau mengubah pelat nomor kendaraan masih kerap ditemui di jalan raya.

Tindakan tersebut dilakukan sebagian pengendara untuk menghindari jepretan kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement.

Kondisi ini membuat pengamat transportasi menyarankan agar pihak kepolisian kembali memberlakukan tilang manual di lapangan.

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia menilai ulah tersebut membuat sistem tilang elektronik kesulitan membaca identitas kendaraan secara akurat.

Modifikasi yang kerap dipakai meliputi pengubahan angka atau huruf, melepas tanda nomor kendaraan bermotor bagian belakang, hingga memakai mika akrilik gelap.

Selain menghindari tilang, langkah tersebut juga dipakai untuk menyamarkan identitas kendaraan yang sedang bermasalah akibat tunggakan cicilan.

Penggunaan pelat palsu juga menyimpan risiko besar karena dapat menyulitkan petugas melacak kendaraan yang terlibat aksi kejahatan jalanan.

Aturan hukum mengenai pelanggaran ini sebenarnya sudah diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengendara yang nekat melintas tanpa tanda nomor resmi terancam hukuman denda maksimal Rp500 ribu atau kurungan paling lama dua bulan.

Pengguna pelat palsu bahkan berisiko menghadapi jerat pidana pemalsuan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam KUHP.

Kepolisian didorong untuk mengombinasikan tilang elektronik dengan penindakan manual secara selektif pada pelanggaran yang kasat mata.