Mahkamah Konstitusi mengambil sikap tegas atas permohonan uji materi terkait perpindahan jaringan seluler.

Lembaga peradilan tersebut menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.

Perkara yang berkaitan dengan mobile number portability itu diajukan oleh pemohon bernama Bisyron Wahyudi.

Berkas perkara bernomor 319/PUU-XXIV/2026 tersebut dinilai tidak jelas karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Alasan Penolakan Permohonan

Wakil Ketua MK Saldi Isra mengungkapkan fakta persidangan terkait dokumen perbaikan yang diajukan oleh pemohon.

Dokumen tersebut masih berupa konsep atau draf sementara yang dibuktikan dengan adanya coretan format commented.

Kondisi itu dinilai tidak sesuai dengan kelaziman pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah akhirnya memutuskan untuk tidak memeriksa lebih lanjut pokok permohonan yang diajukan.

Dalam dokumen awal, pemohon menguji Pasal 19 dan Pasal 23 ayat (1) UU Telekomunikasi.

Pemohon menginginkan kebebasan bagi pengguna untuk berpindah operator jaringan seluler tanpa harus mengganti nomor telepon.

Pasal 19 mengatur kebebasan memilih jaringan telekomunikasi, sementara Pasal 23 ayat (1) mengatur sistem penomoran.

Ketentuan tersebut diuji terhadap UUD 1945 berkaitan dengan hak komunikasi serta akses informasi.

Nomor seluler dinilai telah menjadi sarana identifikasi pelanggan yang penting dalam berbagai aktivitas digital.

Pemohon menegaskan bahwa dirinya tidak meminta pengakuan hak milik privat atas nomor telepon yang digunakan.