Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mengeluarkan imbauan penting bagi para pemegang izin usaha pertambangan di tanah air.

Langkah tersebut diambil agar perusahaan lebih cermat memilih kontraktor lokal demi mengutamakan keselamatan kerja dan rekam jejak.

Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani menyatakan bahwa perusahaan tambang tidak boleh sekadar menggandeng mitra lokal untuk gugur kewajiban.

Mitra kerja wajib memiliki kemampuan teknis mumpuni, alat memadai, tenaga kompeten, serta kondisi finansial yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kesalahan dalam memilih penyedia jasa dinilai membawa risiko fatal bagi keberlangsungan produksi serta tingkat kepatuhan perusahaan.

Peringatan ini muncul menyusul kebijakan pengetatan dari Kementerian ESDM terkait pelibatan anak perusahaan dan afiliasi.

Regulasi Baru Kementerian ESDM

Ketentuan anyar tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 365. K/MB.

01/MEM. B/2026 mengenai pedoman teknis penggunaan afiliasi.

Aturan yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada Jumat mewajibkan pemegang IUP memprioritaskan penyedia jasa di wilayah sekitar.

Kebijakan tersebut juga melarang keras praktik monopoli kegiatan usaha jasa pertambangan melalui afiliasi tanpa mengantongi izin resmi.

Diktum pertama menetapkan kewajiban memakai perusahaan pemegang izin usaha jasa pertambangan yang berasal dari daerah setempat.

Sementara itu, aturan pelibatan anak perusahaan tanpa persetujuan menteri dilarang tegas melalui ketentuan pada Diktum Kedua.

Diktum Ketiga memperjelas batasan hubungan afiliasi yang wajib mengantongi izin menteri guna mencegah praktik monopoli terselubung.

Perizinan penggunaan anak perusahaan untuk IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat diajukan langsung kepada gubernur terkait.

Berlakunya keputusan menteri ini sekaligus mencabut Peraturan Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 376. K/30/DJB/2010.