Seorang perempuan berkewarganegaraan Jepang bernama Hisako Dewanto mengajukan uji materi terhadap ketentuan Pasal 140 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan pengujian undang-undang tersebut telah terdaftar secara resmi dengan nomor 334/PUU-XXIV/2026.

Kehilangan Hak Akses Harta Peninggalan

Dalam persidangan dengan agenda perbaikan permohonan pada hari Senin, kuasa hukum pemohon menyampaikan kliennya kehilangan hak waris sebagai pasangan yang hidup paling lama.

Norma dalam pasal tersebut dinilai tidak jelas sehingga membuat pemohon kehilangan akses untuk menelusuri harta peninggalan almarhum suaminya.

Berdasarkan dokumen kantor perpajakan, terdapat harta atas nama mendiang suami yang belum dilaporkan dengan nilai mencapai Rp231 miliar.

Selain itu, terdapat pula aset tambahan berupa harta senilai puluhan miliar rupiah yang berada di luar negeri.

Sengketa Kepemilikan dan Dasar Gugatan

Kuasa hukum pemohon mengungkapkan adanya indikasi penggunaan rekening pribadi almarhum oleh pihak lain untuk memanipulasi transaksi keuangan.

Pemohon juga kehilangan hak untuk mewarisi sejumlah saham di berbagai perseroan serta aset berharga lainnya yang ditinggalkan oleh sang suami.

Para pemohon menilai ketentuan Pasal 140 KUHPerdata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa dalam pasal tersebut bertentangan secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.