Lembaga Bantuan Hukum Padang mengungkapkan dugaan laporan balik yang dilakukan oleh AKBP F terhadap seorang polwan.

Polwan tersebut merupakan korban dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh atasannya sendiri.

Panggilan Klarifikasi dari Kepolisian

Anisa Hamda selaku perwakilan LBH Padang menyebutkan bahwa laporan pidana itu tercatat di Polda Sumbar.

Penyidik Ditreskrimum Polda Sumatera Barat telah menjadwalkan pemanggilan klarifikasi bagi korban bersama suami serta ayahnya.

Pihak LBH Padang menilai langkah tersebut berpotensi memicu kriminalisasi terhadap korban.

Klarifikasi dan Bantahan Pihak Terlapor

Suharizal selaku kuasa hukum AKBP F dengan tegas membantah adanya laporan balik terhadap korban pelecehan.

Ia menyatakan kliennya mendatangi Mapolda untuk melaporkan sebuah akun media sosial.

Perkembangan Kasus dan Tuntutan Keadilan

Anisa Hamda menjelaskan bahwa laporan yang diajukan terlapor berpotensi membuka ruang kriminalisasi dan bertentangan dengan Undang-Undang TPKS.

Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa korban tidak dapat dituntut pidana atas laporan yang dilakukan dalam kasus kekerasan seksual.

Selain masalah laporan balik, LBH Padang menyoroti penanganan perkara dugaan kekerasan seksual yang tercatat dalam nomor perkara di Ditreskrimum Polda Sumatera Barat yang dinilai belum memberikan titik terang.

Perkara tersebut sempat dihentikan sebelum akhirnya dibuka kembali melalui gelar perkara khusus.

Proses hukum yang telah berjalan lebih dari tujuh bulan ini dinilai lamban oleh pihak kuasa hukum korban.

LBH Padang mendesak agar kepolisian memberikan kejelasan penanganan perkara secara profesional, objektif, dan transparan tanpa ada tekanan bagi korban.