Kementerian Keuangan memastikan penempatan Saldo Anggaran Lebih atau SAL tetap dilaksanakan di Bank Indonesia.

Kepastian tersebut disampaikan untuk merespons dinamika Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2026.

Pemerintah menerbitkan aturan baru ini untuk menggantikan regulasi sebelumnya yang mengatur strategi pengelolaan kas.

Kebijakan tersebut turut mengatur penempatan uang negara pada bank umum serta pembelian surat berharga.

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung memberikan penegasan terkait posisi fasilitas kas utama pemerintah pusat.

Semua aktivitas fiskal tersebut tetap ditempatkan di bank sentral karena Rekening Kas Umum Negara berada di sana.

Juda meluruskan kekeliruan anggapan publik mengenai opsi penggunaan lembaga perbankan di luar bank sentral.

Pemerintah menyatakan bahwa ketentuan anyar ini tidak membatasi pengelolaan SAL hanya pada sektor perbankan komersial.

Pembaruan regulasi ini ditandatangani oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada akhir Agustus 2026.

Aturan tersebut resmi berlaku sejak bulan September tahun yang sama dengan memangkas kewajiban penetapan keputusan khusus.

Otoritas moneter turut memberikan tanggapan terpisah mengenai koordinasi pengelolaan likuiditas pemerintah pusat.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti mengonfirmasi telah melakukan koordinasi bersama otoritas fiskal terkait jadwal penarikan dana.