Aliansi Ekonomi Indonesia bekerja sama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengadakan forum diskusi publik 360.

Acara ini berlangsung di Yogyakarta pada hari Jumat.

Kegiatan tersebut diselenggarakan untuk menandai perjalanan satu tahun gerakan 7 Desakan Darurat Ekonomi. Sejumlah pakar, ekonom, akademisi, dan perwakilan mahasiswa hadir dalam agenda ini.

Forum ini mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk mengulas kondisi perekonomian nasional. Selain itu, topik pembahasan mencakup tata kelola sosial-politik serta penegakan hukum di tanah air.

Dosen FEB UGM Rimawan Pradiptyo memandu jalannya forum dalam keterangan resminya. Ia menekankan pentingnya sinergi lintas profesi dan generasi untuk menjaga arah kepemimpinan bangsa.

Pakar hukum tata negara Todung Mulya Lubis turut menyampaikan pandangannya dalam acara tersebut. Ia menyoroti penguatan otoritarianisme serta pengaruh kelompok oligarki terhadap lembaga negara.

Sementara itu, pakar hukum Bivitri Susanti memberikan peringatan mengenai risiko komodifikasi hukum. Ia menilai kondisi tersebut dapat merampas hak-hak dasar warga negara.

Akademisi Elan Satriawan memaparkan kekhawatirannya terkait dugaan pelanggaran hukum oleh penyelenggara negara. Ia menyinggung dampak sosial dari insiden yang terjadi dalam program Makan Bergizi Gratis.

Perwakilan BEM FEB UGM Matthew Nasry Kwejaori mengangkat isu otonomi daerah dan keberpihakan ekonomi akar rumput. Ia mencontohkan potensi Sulawesi Utara agar pemerintah pusat menghindari kebijakan seragam.

Ekonom Mohamad Ikhsan menjelaskan peran penting kepercayaan publik dalam mobilisasi dana penerimaan negara. Menurutnya, kepercayaan publik adalah aset berharga untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Inisiatif gerakan 7 Desakan Darurat Ekonomi pertama kali digulirkan oleh Aliansi Ekonomi Indonesia. Gerakan ini dibentuk bersama koalisi akademisi dan masyarakat sipil untuk merespons stagnasi struktural perekonomian.