Pemerintah Indonesia menyatakan penghormatan atas langkah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr yang memberikan pengampunan mutlak kepada terpidana kasus narkoba Mary Jane Veloso pada Sabtu (26/9/2026).

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa pengalihan tanggung jawab pembinaan serta status hukum Mary Jane telah sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Filipina sejak kepulangannya pada Desember 2024.

Sesuai kesepakatan dengan Pemerintah Filipina, tanggung jawab pembinaan napi Mary Jane sepenuhnya sudah dialihkan kepada Presiden Marcos. Pemerintah RI menghormati apa pun keputusan yang diambil oleh Pemerintah Filipina.

Prinsip resiprositas menjadi dasar pertukaran narapidana antar kedua negara, yang membuat wewenang pembinaan hukum berpindah secara penuh ke negara penerima.

Kasus hukum Mary Jane bermula ketika ia ditangkap di Bandara Adisutjipto Yogyakarta pada 2010 lalu karena membawa 2,6 kilogram heroin hingga dijatuhi vonis hukuman mati.

Eksekusi yang dijadwalkan pada April 2015 tersebut akhirnya ditunda akibat munculnya bukti bahwa dirinya merupakan korban tindak pidana perdagangan orang.

Proses diplomasi yang berjalan membuahkan hasil hingga Mary Jane dipindahkan kembali ke negara asalnya pada 18 Desember 2024 dengan status hukum yang tetap melekat.