Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha dari sejumlah lembaga keuangan di tanah air sepanjang tahun ini. Total terdapat belasan entitas yang mengalami penutupan operasional.

Hingga September 2026, tercatat sudah ada 15 izin usaha bank yang resmi dicabut oleh otoritas terkait. Penutupan paling baru menyasar sebuah bank syariah di wilayah Banten.

Rincian Lengkap Daftar 15 Bank yang Ditutup

PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat menjadi entitas pertama yang dicabut izin operasionalnya pada awal Januari lalu.

Menyusul berikutnya adalah PT BPR Prima Master Bank di Surabaya yang ditutup pada akhir bulan pertama tahun 2026.

Memasuki Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon serta PT BPR Kamadana di Bali yang harus menghentikan seluruh kegiatan bisnis mereka.

Langkah serupa juga diterapkan pada PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat dan PT BPR Pembangunan Nagari di Sumatra Barat sepanjang Maret.

Otoritas melanjutkan penindakan pada April dengan mencabut izin usaha PT BPR Sungai Rumbai yang berlokasi di Sumatra Barat.

Memasuki pertengahan tahun pada Juni, giliran PT BPR Ceper Permata Artha di Jawa Tengah yang resmi kehilangan izin usahanya.

Bulan Juli mencatat tiga penutupan sekaligus, yaitu PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, PT BPR Mataram Mitra Manunggal, serta PT BPRS Hasanah Mandiri.

Menjelang akhir kuartal ketiga, PT BPR Citra Bersada Abad di Bekasi resmi ditutup oleh regulator pada pertengahan Agustus.

Gelombang penutupan berlanjut pada September dengan dicabutnya izin PT BPRS Gaido Indonesia, PT BPR Pasarraya Kuta, dan PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia.

Seluruh kantor dari bank-bank tersebut kini telah ditutup untuk umum dan menghentikan total aktivitas operasionalnya.

Penyelesaian hak serta kewajiban dari masing-masing entitas perbankan tersebut selanjutnya diserahkan kepada tim likuidasi khusus.

Lembaga Penjamin Simpanan bertugas membentuk tim likuidasi tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulator juga melarang jajaran direksi, komisaris, maupun pemegang saham mengambil tindakan hukum terhadap aset tanpa persetujuan tertulis LPS.