Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi kuota haji.

Ia menyebutkan bahwa penempatan posisi tertentu didasari oleh arahan dari pihak istimewa di lingkungan kementerian kala itu.

Sidang lanjutan tersebut menghadirkan sejumlah saksi penting guna mendalami proses pengisian jabatan strategis.

Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Hilman membeberkan detail di balik penunjukan pejabat terkait.

Proses penempatan pejabat itu sempat menjadi perdebatan di antara para petinggi kementerian karena pertimbangan beban kerja.

Majelis hakim kemudian meminta saksi untuk memberikan keterangan secara tegas dan transparan di hadapan hukum.

Kasus korupsi kuota haji tambahan ini sendiri melibatkan sejumlah pihak yang kini tengah menjalani proses peradilan.

Perdebatan Penempatan Pejabat di Persidangan

Jaksa awalnya menyinggung ketidaksetujuan Hilman atas penunjukan Rizky Fisa Abadi sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus.

Hilman menyatakan sempat berdiskusi dengan Ishfah Abdul Aziz alias Gus Alex mengenai penempatan tersebut karena kondisi penyelenggaraan umrah tengah menghadapi persoalan berat akibat dampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, pada tahun 2022, terdapat puluhan ribu jemaah yang tidak dapat berangkat umrah sehingga posisi di bidang umrah memerlukan perhatian khusus sebelum akhirnya disepakati Rizky Fisa ditempatkan di bidang Haji Khusus.

Hakim lantas mengambil alih persidangan dan meminta Hilman untuk memberikan keterangan secara pasti tanpa menggunakan kata mungkin terkait pihak yang membawa nama Rizky Fisa.

Selain Hilman Latief, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi turut menghadirkan mantan Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, sebagai saksi dalam persidangan tersebut.

Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini menyeret sejumlah terdakwa termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta pihak swasta dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan.