Kesaksian Hilman Latief Ungkap Peran Eks Stafsus Yaqut di Kemenag
Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman Latief, memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi kuota haji.
Ia menyebutkan bahwa penempatan posisi tertentu didasari oleh arahan dari pihak istimewa di lingkungan kementerian kala itu.
Sidang lanjutan tersebut menghadirkan sejumlah saksi penting guna mendalami proses pengisian jabatan strategis.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Hilman membeberkan detail di balik penunjukan pejabat terkait.
Proses penempatan pejabat itu sempat menjadi perdebatan di antara para petinggi kementerian karena pertimbangan beban kerja.
Majelis hakim kemudian meminta saksi untuk memberikan keterangan secara tegas dan transparan di hadapan hukum.
Kasus korupsi kuota haji tambahan ini sendiri melibatkan sejumlah pihak yang kini tengah menjalani proses peradilan.
Perdebatan Penempatan Pejabat di Persidangan
Jaksa awalnya menyinggung ketidaksetujuan Hilman atas penunjukan Rizky Fisa Abadi sebagai Kasubdit Perizinan, Akreditasi, dan Bina Penyelenggaraan Haji Khusus.
Hilman menyatakan sempat berdiskusi dengan Ishfah Abdul Aziz alias Gus Alex mengenai penempatan tersebut karena kondisi penyelenggaraan umrah tengah menghadapi persoalan berat akibat dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, pada tahun 2022, terdapat puluhan ribu jemaah yang tidak dapat berangkat umrah sehingga posisi di bidang umrah memerlukan perhatian khusus sebelum akhirnya disepakati Rizky Fisa ditempatkan di bidang Haji Khusus.
Hakim lantas mengambil alih persidangan dan meminta Hilman untuk memberikan keterangan secara pasti tanpa menggunakan kata mungkin terkait pihak yang membawa nama Rizky Fisa.
Selain Hilman Latief, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi turut menghadirkan mantan Kepala Kantor Urusan Haji KJRI Jeddah, Nasrullah Jasam, sebagai saksi dalam persidangan tersebut.
Kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 ini menyeret sejumlah terdakwa termasuk mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta pihak swasta dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai ratusan miliar rupiah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






