Eks Ketua Ombudsman RI Hery Susanto menghadapi tuntutan pidana penjara selama 5 tahun dan 6 bulan dari Jaksa Penuntut Umum.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain pidana badan, Hery juga dikenakan hukuman denda sebesar Rp300 juta dengan subsider pidana penjara 100 hari.

Jaksa menyatakan Hery terbukti terlibat dalam tindak pidana suap dan gratifikasi terkait pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan tata kelola pertambangan nikel.

Pengaturan laporan tersebut mencakup periode tahun 2013 hingga 2025 yang menjadi pokok perkara persidangan.

Jaksa turut menjatuhkan tuntutan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp4,19 miliar subsider 3 tahun penjara.

Sejumlah pertimbangan memberatkan disampaikan jaksa dalam persidangan kasus korupsi ini.

Perbuatan Hery dinilai mencederai amanah reformasi serta merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Ombudsman Republik Indonesia.

Jaksa menyebut terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Terdakwa juga dinilai tidak mengakui perbuatannya selama proses hukum berlangsung di pengadilan.

Sementara itu, hal meringankan bagi terdakwa adalah belum pernah dihukum sebelumnya serta memiliki tanggungan keluarga.

Dalam dakwaan awal, Hery diproses hukum atas penerimaan suap yang totalnya mencapai nilai Rp4,85 miliar.

Penerimaan tersebut berasal dari sejumlah pihak terkait sektor pertambangan melalui beberapa tahap transaksi.

Transaksi itu melibatkan berbagai pihak korporasi termasuk PT Toshida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.

Atas perbuatannya, Hery didakwa melanggar ketentuan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.