Lebih jauh, para pemohon mendesak MK untuk menyatakan bahwa penetapan Gibran sebagai cawapres mengandung cacat hukum sejak semula (ab initio), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini adalah dalil yang sangat berat dan berimplikasi luas terhadap legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.

Puncak dari petitum ini adalah permintaan agar MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menggelar sidang istimewa. Sidang ini bertujuan memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan oleh Presiden, paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan. Langkah ini mengacu pada mekanisme darurat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan betapa seriusnya para pemohon memandang celah kekosongan hukum ini.


Dinamika Prosedural: MK Tegaskan Jadwal Bukan Penilaian Substansi

Menyikapi masuknya gugatan ini, Mahkamah Konstitusi bergerak cepat merapikan landasan prosedural. Pada 16 September 2026, Ketua MK Suhartoyo menandatangani Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi ini secara rinci mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pada tahun 2026.

Namun, MK memberikan penegasan yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dalam bagian menimbang huruf d PMK 1/2026, ditegaskan bahwa penetapan jadwal persidangan semata-mata merupakan pengaturan prosedural.

"Penetapan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan pengaturan prosedural dan tidak merupakan penilaian terhadap substansi permohonan," bunyi aturan tersebut.

Penegasan serupa juga tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2026, yang menyatakan bahwa jadwal yang ditetapkan tidak boleh diartikan sebagai pendirian MK mengenai kewenangan, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan, objek, maupun pokok permohonan. Dengan kata lain, pintu keadilan masih terbuka lebar, dan segala dalil akan diuji secara mendalam melalui mekanisme pembuktian yang ketat, bukan sekadar formalitas jadwal.