Siapa Anak dan Istri Denny Indrayana? Eks Wamenkumham Era SBY yang Gugat Syarat Pendidikan Gibran ke MK: Drama Hukum Pilpres 2024
Lebih jauh, para pemohon mendesak MK untuk menyatakan bahwa penetapan Gibran sebagai cawapres mengandung cacat hukum sejak semula (ab initio), sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Ini adalah dalil yang sangat berat dan berimplikasi luas terhadap legitimasi pemerintahan yang sedang berjalan.
Puncak dari petitum ini adalah permintaan agar MK memerintahkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk segera menggelar sidang istimewa. Sidang ini bertujuan memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diajukan oleh Presiden, paling lambat 60 hari setelah putusan MK dibacakan. Langkah ini mengacu pada mekanisme darurat yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menunjukkan betapa seriusnya para pemohon memandang celah kekosongan hukum ini.
Dinamika Prosedural: MK Tegaskan Jadwal Bukan Penilaian Substansi
Menyikapi masuknya gugatan ini, Mahkamah Konstitusi bergerak cepat merapikan landasan prosedural. Pada 16 September 2026, Ketua MK Suhartoyo menandatangani Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi ini secara rinci mengatur tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pada tahun 2026.
Namun, MK memberikan penegasan yang sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. Dalam bagian menimbang huruf d PMK 1/2026, ditegaskan bahwa penetapan jadwal persidangan semata-mata merupakan pengaturan prosedural.
"Penetapan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf c merupakan pengaturan prosedural dan tidak merupakan penilaian terhadap substansi permohonan," bunyi aturan tersebut.
Penegasan serupa juga tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 1/2026, yang menyatakan bahwa jadwal yang ditetapkan tidak boleh diartikan sebagai pendirian MK mengenai kewenangan, kedudukan hukum pemohon, tenggang waktu pengajuan, objek, maupun pokok permohonan. Dengan kata lain, pintu keadilan masih terbuka lebar, dan segala dalil akan diuji secara mendalam melalui mekanisme pembuktian yang ketat, bukan sekadar formalitas jadwal.
Update Terbaru
BRI Junio x Playtopia Rilis Kartu Debit Khusus Edukasi Keuangan Anak
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Google Gemini Rilis Fitur Agen AI untuk Telepon dan Belanja di Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Apple Maps Hadirkan Fitur Baru di India dengan Tampilan 3D dan Navigasi AR
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Uji Bedah iFixit Ungkap Kendala Perbaikan Perangkat Apple HomeView
Rabu / 18-11-2026, 13:21 WIB
Harapan Pelatih Bali United agar Tim Geypens Tetap Berseragam Timnas
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Rekor Baru PSSI: Empat Timnas Indonesia Tampil di Piala Asia 2027 Sekaligus
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Media Vietnam Soroti Aksi Timnas U-17 Bantai Afghanistan di Kualifikasi
Rabu / 18-11-2026, 13:14 WIB
Kronologi Lengkap Viral PKL Tegur Pemilik Rumah di Mojokerto karena Mobil Parkir di Depan Lapak
Rabu / 18-11-2026, 13:11 WIB
Atasi Dampak Karhutla, CT ARSA dan Koarmada Salurkan Lima Ton Bantuan
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Respon KPK Terkait Konsultasi Status Pekerjaan Seni Raffi Ahmad
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Waspada Penipuan Verifikasi SPPG, BGN Ingatkan Mitra Hati-Hati
Rabu / 18-11-2026, 13:07 WIB
Timnas Indonesia Stagnan di Peringkat 116 FIFA Tanpa Jalani Laga
Rabu / 18-11-2026, 13:01 WIB
Tanggapan Dasco Terkait Isu Judi Online dan Tuduhan Doxing
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB
Daftar Zodiak Profesional yang Jago Pisahkan Masalah Pribadi
Rabu / 18-11-2026, 13:00 WIB






