Gelombang demokratisasi Indonesia kembali diuji di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Nama Denny Indrayana, sosok akademisi dan praktisi hukum tata negara yang pernah duduk sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mendadak mencuat kembali ke permukaan publik.

Bersama sebelas pemohon lainnya, Denny secara resmi mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini bukan sekadar prosedural biasa, melainkan sebuah tantangan konstitusional yang menyoroti validitas persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat ditetapkan sebagai calon wakil presiden.

Langkah berani ini sontak menyita perhatian publik, pengamat politik, hingga pegiat hukum di seluruh penjuru negeri. Bagaimana tidak, perkara ini membawa serta pertanyaan mendasar tentang integritas proses demokrasi, penegakan hukum yang adil, serta batasan etika dalam kontestasi kekuasaan tingkat tertinggi di Indonesia.


Dalil Gugatan: Menyoroti Celah Hukum dalam Syarat Pendidikan Cawapres

Permohonan yang didaftarkan pada pertengahan September 2026 ini tercatat dengan Nomor Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dalam sistem informasi perkara MK. Denny Indrayana dan para pemohon lainnya menegaskan bahwa mereka menemukan indikasi awal yang kuat terkait ketidaksesuaian pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden dari pasangan nomor urut 02 pada Pilpres 2024.

"Kita menemukan bukti indikasi awal bahwa calon wakil presiden pasangan calon nomor 02 itu tidak memenuhi syarat pendidikan. Apa itu? Pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat," ujar Denny dengan nada tegas saat memberikan keterangan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Kamis.