Pernyataan ini merujuk pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal tersebut, diatur secara eksplisit bahwa calon presiden dan wakil presiden wajib memenuhi persyaratan pendidikan minimal tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat. Bagi para pemohon, pasal ini bukan sekadar anjuran, melainkan norma hukum yang bersifat imperatif dan mengikat.

Untuk memperkuat posisi hukum mereka, para pemohon yang totalnya berjumlah 12 orang ini menggandeng tim advokat kenamaan. Nama-nama besar seperti Bambang Widjojanto dan Refly Harun tercatat sebagai kuasa hukum yang akan membela substansi gugatan di depan panel hakim konstitusi. Selain Denny, daftar pemohon juga mencakup Brahma Aryana, Tiurma M.S. Sihombing, Bonatua Silalahi, H.M. Subhan, dan Fachrul Razi.

Belum lagi, dinamika gugatan ini semakin kompleks dengan adanya laporan keterlibatan sejumlah elemen masyarakat sipil, seperti Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, hingga Forum Purnawirawan Prajurit TNI, yang memberikan dukungan moral maupun materiil terhadap perjuangan hukum ini.


Tajamnya Petitum: Tuntutan Diskualifikasi hingga Panggilan Sidang MPR

Dalam dokumen permohonannya, tim kuasa hukum membacakan petitum yang tidak hanya menuntut pembatalan, tetapi juga menawarkan jalan keluar konstitusional jika gugatan dikabulkan. Refly Harun, selaku salah satu juru bicara tim hukum, menegaskan bahwa persyaratan pendidikan dalam UU Pemilu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi secara sah sejak tahap pendaftaran hingga penetapan.

"Kami meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan diskualifikasi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka karena tidak memenuhi syarat pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," baca Refly dalam sidang.