Bank Indonesia memastikan uang rupiah kertas yang memuat tanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan eks Gubernur BI Perry Warjiyo tetap sah digunakan.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons fenomena kolektor yang memburu uang rupiah pecahan Rp100 ribu tahun cetak 2026 karena dianggap langka.

Aturan Pencantuman Tanda Tangan

Deputi Gubernur BI Ricky P Gozali menjelaskan bahwa aktivitas mengoleksi uang kertas atau numismatik merupakan hal yang diperbolehkan.

Kegiatan tersebut dinilai tidak mengganggu pengelolaan uang rupiah yang dilakukan oleh bank sentral.

Ricky menyebutkan aturan pencantuman tanda tangan pejabat pada uang kertas telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Berdasarkan ketentuan hukum itu, rupiah kertas paling sedikit harus memuat tanda tangan pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan.

Selain itu, terdapat pula tanda tangan dari pihak Bank Indonesia yang diwakili oleh gubernur bank sentral.

Tanda tangan yang tercantum pada fisik uang akan menyesuaikan pejabat yang sedang menjabat ketika proses penetapan dan produksi dilakukan.

Oleh karena itu, pergantian posisi pejabat setelah uang dicetak sama sekali tidak mempengaruhi keabsahannya dalam transaksi.

Masyarakat tetap bisa mempergunakan uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso juga menyampaikan penjelasan serupa sebelumnya.

Denny menegaskan bahwa uang rupiah tahun cetak 2026 dengan tanda tangan Purbaya dan Perry tetap berstatus sah.

Penerbitan uang rupiah pada periode berikutnya akan mengikuti tanda tangan pejabat yang bertugas sesuai tahapan pengelolaan.

Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan santai saat mengetahui uang dengan tanda tangannya diburu oleh para kolektor.