Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti dinamika kekuasaan dan aliran informasi di lingkungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Said Didu menduga terdapat jaringan kepentingan yang memengaruhi informasi sehingga laporan kinerja menteri tidak menggambarkan situasi nyata di lapangan.

Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube Abraham Samad SPEAK UP pada tanggal 22 September 2026.

Berdasarkan pengalaman birokrasinya selama lebih dari 30 tahun, ia menilai pejabat yang tidak sejalan dengan kelompok tertentu akan menghadapi penyaringan informasi.

Jaringan oligarki masuk ke istana dan menteri yang tidak setuju dengan kepentingan tersebut laporannya ke atas akan dibelokkan atau ditahan.

Ia mencontohkan kondisi anomali penilaian kinerja menteri melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Said Didu menyebut sejumlah persoalan sektor energi dan pertambangan seperti antrean BBM hingga perubahan harga energi serta operasional tambang.

Kendati demikian, Presiden tetap memberikan pujian tinggi kepada Bahlil Lahadalia di berbagai kesempatan.

Kondisi tersebut memicu dugaan adanya seleksi informasi kepada Presiden agar hanya pihak pemberi servis yang mendapat laporan positif.

Persoalan itu dinilai berisiko mengganggu proses pengambilan keputusan pemerintah akibat laporan yang telah disaring pihak berkepentingan.

Said Didu mengingatkan Presiden Prabowo agar tidak mengandalkan satu jalur informasi saja dalam memantau kinerja kementerian.

Presiden perlu mewaspadai pengaruh kepentingan bisnis terhadap kebijakan serta keberadaan kelompok pedagang kebijakan di sekitar kekuasaan.

Uraian tersebut merupakan klaim dan penilaian pribadi narasumber tanpa memaparkan bukti spesifik mengenai penguasaan jaringan oligarki.