Asosiasi Pengusaha Indonesia mendorong pemerintah agar memperkuat kemitraan strategis dengan dunia usaha.

Langkah tersebut dinilai mendesak untuk mempercepat deregulasi dalam mengatasi hambatan struktural ekonomi.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan pandangan itu dalam forum bisnis di Jakarta.

Koordinasi erat diperlukan antara pemerintah, pelaku usaha, dan sektor keuangan untuk menjaga kepercayaan pasar.

Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, namun berbagai tantangan struktural masih membayangi target ke depan.

Salah satu isu utama yang disoroti adalah tingkat produktivitas tenaga kerja nasional yang masih rendah.

Posisi Indonesia dalam World Competitiveness Ranking tercatat berada di peringkat ke-53 dari 70 negara.

Struktur pendidikan tenaga kerja menunjukkan sebanyak 36,54% lulusan baru berpendidikan SD ke bawah.

Sementara itu, proporsi pekerja dengan latar belakang pendidikan perguruan tinggi baru mencapai 12,66%.

Persoalan kompetensi juga diperparah oleh ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan dunia kerja.

Angka vertical mismatch mencapai 38% serta horizontal mismatch berada di level 33,5% pada lulusan sarjana.

Dari sisi permintaan, tekanan ekonomi turut dirasakan oleh kelompok kelas menengah di dalam negeri.

Kelompok tersebut menyumbang sekitar 81% terhadap total konsumsi rumah tangga secara nasional.

Pelemahan daya beli kelas menengah berisiko berdampak langsung pada permintaan produk industri lokal.

Aspek biaya operasional juga menjadi sorotan tajam karena beban logistik masih berada di kisaran 14% dari PDB.

Angka rasio biaya logistik tersebut jauh lebih tinggi ketimbang negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam.

Biaya pembiayaan di dalam negeri juga dinilai masih mahal dengan tingkat kisaran 8%-12%.

Sebaliknya, tingkat biaya pembiayaan di kawasan regional rata-rata hanya berkisar antara 4%-6%.

Apindo turut mencatat kenaikan upah dalam periode 2014-2025 yang mencapai 177%.

Angka kenaikan upah tersebut melampaui akumulasi inflasi 138% serta pertumbuhan PDB sebesar 147%.

Di samping biaya tinggi, pelaku usaha masih menghadapi ketidakpastian aturan mengenai devisa hasil ekspor.

Kepastian pasokan serta harga gas industri juga menjadi poin krusial yang memerlukan perbaikan tata kelola.

Karena itu, penyederhanaan regulasi dipandang mendesak untuk memperbaiki iklim investasi dan produksi.