Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menyoroti tata kelola perusahaan pelat merah yang terjadi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menilai bahwa perusahaan milik negara tidak lagi beroperasi sebagai entitas bisnis murni, melainkan difungsikan untuk kepentingan kekuasaan.

Sorotan Penugasan Proyek dan Kebijakan

Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam sebuah siniar ketika membahas rencana pemerintah untuk meminta pertanggungjawaban atas kerugian BUMN.

Menurutnya, proses pemeriksaan tidak boleh hanya dibebankan kepada jajaran direksi yang menjalankan perusahaan sehari-hari.

Ia meminta pemerintah turut memeriksa pihak yang memberikan penugasan serta membuat kebijakan yang berdampak langsung bagi perusahaan negara.

Said menyebut sejumlah perusahaan karya mengalami kerugian signifikan akibat penugasan proyek dari pemerintah yang sarat beban.

Selain persoalan proyek, ia juga menyoroti transaksi aset, kerja sama dengan swasta, hingga penempatan posisi komisaris dan direksi.

Pengalaman Internal dan Usulan Pembenahan

Said kemudian mengungkap pengalamannya saat menjabat sebagai komisaris PT Bukit Asam dengan menolak kontraktor yang menawarkan nilai proyek terlalu mahal.

Menurutnya, proyek yang awalnya bernilai sekitar Rp5 triliun melonjak menjadi sekitar Rp17 triliun, yang berujung pada pencopotan dirinya dari posisi tersebut.

Selain itu, ia juga menyoroti kebijakan pemerintah seperti pembukaan pabrik semen asal China, impor bajaj, hingga penanganan PT Merpati Nusantara Airlines yang dinilai menambah beban perusahaan negara.

Said menilai Kementerian Keuangan juga perlu diperiksa karena perannya sebagai pemegang saham dalam mempertahankan BUMN bermasalah.

Meski demikian, ia tidak menolak keberadaan Danantara dan menyampaikan tiga langkah utama bagi pemerintah dalam membenahi perusahaan negara.

Ketiga hal tersebut meliputi penetapan target, pemilihan orang yang tepat untuk melaksanakan target, serta perlindungan terhadap intervensi.