Sebuah laporan baru menyebutkan bahwa Senator Susan Collins pernah menjadi target penyelidikan dugaan suap.

Penyelidikan tersebut disebut mengalami hambatan setelah Presiden Donald Trump memulai masa jabatannya yang kedua.

Media ProPublica menerbitkan laporan investigasi yang mengeklaim kampanye sang senator mengalami krisis keuangan pada tahun 2020.

Kampanye itu dituduh menjalin kesepakatan ilegal dengan kontraktor pertahanan Navatek melalui sejumlah perantara.

CEO Navatek, Martin Kao, disebut menjanjikan dana ribuan dolar dari perusahaan cangkang untuk kampanye.

Sebagai imbalannya, senator tersebut diduga menjamin kucuran dana federal tambahan bernilai puluhan juta dolar.

Kao sendiri telah dijatuhi hukuman penjara selama 33 bulan akibat kontribusi kampanye ilegal kepada Collins.

Hukuman tersebut dijalankan bersamaan dengan masa tahanan 87 bulan atas kasus penipuan bantuan COVID, pencucian uang, dan penipuan bank.

Biro Investigasi Federal atau FBI dilaporkan mendalami klaim tersebut ketika pelantikan presiden kedua berlangsung pada awal 2025.

Perubahan struktur di dalam departemen tersebut turut berdampak pada personel yang menangani kasus Collins.

Tim kampanye Senator Susan Collins dengan tegas membantah seluruh tuduhan pelanggaran hukum tersebut.

Pernyataan resmi menyebut bahwa tuduhan yang dialamatkan kepada sang senator dan para stafnya sama sekali tidak benar.

Deputi Kepala Staf Annie Clark menyatakan bahwa Martin Kao melempar tuduhan tidak berdasar menjelang pembacaan vonis.

Pihak kantor senator menegaskan bahwa FBI dan Departemen Kehakiman telah menyelidiki masalah Navatek secara menyeluruh.

Kampanye Collins juga disebut telah bekerja sama secara penuh dengan menyerahkan seluruh dokumen yang diminta.

Juru bicara FBI, Ben Williamson, menyatakan bahwa penyelidikan akhir tidak menemukan bukti yang mengaitkan sang senator.

Pihak berwenang menegaskan bahwa segala bentuk asumsi sebaliknya merupakan informasi yang sepenuhnya keliru.