Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana secara resmi mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

Gugatan tersebut disampaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi pada Senin (21/9/2026).

Mewakili 12 pemohon, Denny mendalilkan bahwa informasi terkait dokumen pendidikan Gibran sengaja ditutupi sejak awal proses pencalonan.

Informasi tersebut baru terbuka setelah para pemohon menempuh jalur sengketa informasi publik melalui instansi berwenang.

Denny mengungkapkan bahwa dokumen Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran baru dapat diakses usai putusan Komisi Informasi Publik.

Putusan tersebut memenangkan permohonan informasi yang diajukan oleh Bonatua Silalahi pada tanggal 11 Maret 2026.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian menyerahkan salinan dokumen pada 16 April 2026.

Dalam dokumen itu, Denny membeberkan dua kejanggalan administratif yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kejanggalan pertama adalah tidak adanya dokumen pendukung berupa ijazah, sertifikat, atau diploma kelulusan dari institusi asal.

Kewajiban melampirkan bukti kelulusan tersebut diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014.

Kejanggalan kedua menyoroti proses penerbitan suket penyetaraan yang dinilai terlampau cepat karena selesai dalam waktu satu hari.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, penerbitan surat keterangan tersebut memakan waktu maksimal lima hari setelah dokumen lengkap.

Cacat administrasi ini dinilai melanggar Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Melalui dalil tersebut, para pemohon mendesak Mahkamah Konstitusi memeriksa lebih jauh legalitas dokumen pencalonan Gibran.