Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena sebagai tersangka baru.

Ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan dan penerimaan gratifikasi dengan nilai mencapai Rp11 miliar.

Konstruksi Perkara dan Penahanan Tersangka

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyampaikan penjelasan resmi di Jakarta.

Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Sirajudin selama 20 hari pertama hingga 11 Oktober 2026.

Penahanan tersebut dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Kasus ini berawal dari laporan aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan.

Bupati Sirajudin diduga mematok tarif fee proyek sebesar 10 persen dari pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, terdapat penentuan fee sebesar 4 persen untuk Kepala Dinas PUPR dan 1 persen untuk kelompok kerja.

Sirajudin juga diduga melakukan plotting proyek di Dinas PUPR sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pihak swasta kemudian menyerahkan uang sebesar Rp130 juta sebagai bagian dari fee proyek pembangunan jalan.

Selain pemerasan, tersangka juga diduga menerima gratifikasi dalam kurun waktu antara 2023 hingga 2026.

Total penerimaan lain tersebut mencapai Rp11,14 miliar dari berbagai pihak.

Operasi tangkap tangan terkait kasus ini melibatkan wilayah Jakarta, Sulawesi Utara, dan Gorontalo.

Tim penyidik turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai total Rp200 juta.