Pemerintah Singapura menerapkan regulasi baru yang menyasar berbagai tindakan mengganggu di ruang publik transportasi darat.

Penumpang bus umum kini terancam hukuman denda hingga S$500 atau sekitar Rp7 juta jika melanggar ketentuan yang berlaku.

Peraturan Industri Layanan Bus 2026 mulai diberlakukan sejak tanggal 23 September 2026 mendatang.

Otoritas Transportasi Darat atau Land Transport Authority mengumumkan aturan tersebut untuk menjaga ketertiban umum.

Sejumlah tindakan yang masuk dalam daftar pelanggaran meliputi makan atau minum di dalam kabin bus.

Selain itu, tindakan membuang sampah sembarangan juga akan dikenai sanksi administratif serupa.

Petugas melarang penumpang menyalakan musik dengan volume terlalu keras selama perjalanan berlangsung.

Aksi meletakkan kaki di atas kursi bus juga dikategorikan sebagai pelanggaran yang memicu denda.

Untuk pelanggaran yang jauh lebih berat, sanksi finansial yang dijatuhkan bisa mencapai S$5.000 atau sekitar Rp70 juta.

Hukuman maksimal tersebut menyasar tindakan yang menimbulkan hambatan atau bahaya di halte maupun terminal.

Pihak berwenang ingin menciptakan lingkungan transportasi umum yang lebih aman dan menyenangkan bagi semua pengguna.

Staf operator bus umum yang berwenang dapat mengeluarkan pemberitahuan pelanggaran administratif kepada terduga pelaku.

Sementara itu, pengemudi bus tidak memiliki wewenang mengeluarkan surat pemberitahuan tersebut agar tetap fokus berkendara.

Undang-Undang Sektor Transportasi yang disahkan pada Oktober 2025 menjadi dasar hukum pembuatan aturan ini.