Otoritas Jasa Keuangan memberikan tanggapan terkait rencana pemindahan pembayaran gaji pegawai negeri sipil daerah dari bank pembangunan daerah menuju bank Badan Usaha Milik Negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa rencana tersebut memerlukan perencanaan yang matang serta terukur.

Langkah tersebut dinilai penting guna menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan apabila realisasi rencana itu benar-benar dijalankan.

Berdasarkan data Juli 2026, kondisi likuiditas bank pembangunan daerah secara umum masih berada di atas ambang batas ketentuan yang berlaku.

Rincian indikator likuiditas tersebut mencakup Liquidity Coverage Ratio sebesar 174,55 persen dan rasio lainnya yang masih aman.

OJK mencatat adanya tren perlambatan pertumbuhan fungsi intermediasi, namun levelnya tetap berada dalam batas yang wajar.

Segmen aparatur sipil negara selama ini menjadi mitra strategis sekaligus basis nasabah utama bagi bank pembangunan daerah.

Meskipun dana pihak ketiga didominasi oleh pihak non-pemerintah daerah, pembayaran gaji pegawai tetap menjadi komponen pendanaan yang stabil.

Apabila terjadi pergeseran dana tersebut, bank perlu menyesuaikan pengelolaan likuiditas agar rasio tetap berada dalam koridor aman.

Dampak pergeseran dana akan berbeda pada setiap bank karena bergantung pada struktur serta kapasitas manajemen risiko masing-masing.

Dana yang dihimpun bank daerah pada dasarnya akan kembali disalurkan melalui berbagai bentuk kredit dan pembiayaan.

OJK memastikan akan terus memantau stabilitas likuiditas bank daerah secara berkala untuk menjaga fungsi intermediasi ekonomi.