Langkah hukum yang ditempuh Rien Wartia Trigina alias Erin terhadap Rieke Diah Pitaloka akhirnya dijelaskan secara terbuka oleh tim kuasa hukumnya.

Misyal B. Achmad selaku pengacara membeberkan alasan mendasar di balik pelaporan politisi tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Dugaan Intervensi dan Pelanggaran Kewenangan

Pihak Erin menilai sang legislator telah mengambil langkah yang melampaui batas kewenangan resminya.

Kehadiran Rieke saat mendampingi mantan asisten rumah tangga Erin di kepolisian memicu polemik tersendiri.

Mantan pekerja rumah tangga itu sebelumnya membuat laporan polisi terkait dugaan penganiayaan di wilayah hukum Jakarta Selatan.

Kehadiran seorang anggota dewan bersama pelapor dikhawatirkan menimbulkan kesan intervensi politik dalam penegakan hukum.

Situasi semacam ini dinilai berpotensi membentuk persepsi publik serta memengaruhi independensi para penyidik kepolisian.

Setiap pernyataan yang dilontarkan oleh pejabat publik mempunyai bobot suara yang sangat besar.

Narasi yang telanjur terbangun di media massa dikhawatirkan dapat menghakimi Erin sebelum peradilan resmi dimulai.

Kliennya merasa sudah tervonis secara sosial oleh publik akibat sorotan pemberitaan yang masif tersebut.

Pihak pengacara mempertanyakan bentuk tanggung jawab hukum apabila tuduhan tersebut terbukti tidak benar di pengadilan.

Atas dasar kekhawatiran itu, mereka memilih menempuh jalur resmi melalui lembaga pengawas etik dewan.

Langkah pengaduan ke Mahkamah Kehormatan Dewan dianggap sebagai prosedur yang paling tepat secara aturan.

Para wakil rakyat diimbau agar senantiasa fokus mengawal proses hukum yang adil tanpa melakukan intervensi.

Penegakan hukum harus dipastikan berjalan sesuai koridor acara yang benar tanpa tekanan pihak manapun.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi harus dijaga oleh setiap elemen pejabat negara.

Asas praduga tak bersalah perlu dikedepankan agar tidak merugikan pihak-pihak yang sedang bersengketa.

Tim hukum menegaskan bahwa pelaporan etik ini murni demi menjaga objektivitas penegakan hukum.

Mereka berharap agar DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional dan netral.