Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan sejumlah dokumen serta barang bukti elektronik dari kantor PT Summarecon Agung Tbk.

Penggeledahan tersebut dilakukan di wilayah Bogor, Jawa Barat, sebagai bagian dari penanganan perkara rasuah.

Pendalaman Kasus Suap Pengurusan HGB

Temuan barang bukti itu diduga berkaitan erat dengan praktik suap pengurusan Hak Guna Bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim penyidik mengamankan dokumen dan barang bukti elektronik dari lokasi tersebut.

Suap tersebut diduga melibatkan pihak swasta dan oknum pejabat pada kantor wilayah Kementerian ATR/BPN di Bogor.

Seluruh barang bukti yang ditemukan akan melalui tahap analisis dan ekstraksi mendalam guna menyusun konstruksi perkara.

Sebelum menggeledah di Bogor, penyidik lembaga antirasuah lebih dulu mendatangi kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta Timur.

Pemeriksaan juga menyasar kediaman Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Lampri.

KPK turut memeriksa tiga ruang direktorat jenderal berbeda di kantor Kementerian ATR/BPN dalam rangkaian penyidikan ini.

Ruang kerja Lampri, Direktur Jenderal SPPR Virgo Eresta Jaya, dan Direktur Jenderal PHPT Asnaedi turut tak luput dari penggeledahan.

Hingga saat ini, penyidik telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan penerimaan lainnya tersebut.

Para tersangka mencakup unsur kepala kantor pertanahan, politikus, mantan kepala daerah, hingga petinggi korporasi swasta.

Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, turut menjadi salah satu pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Seluruh tersangka kini telah menjalani masa penahanan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Operasi tangkap tangan sebelumnya berhasil menjaring belasan orang dengan temuan barang bukti uang tunai bernilai fantastis.