Otoritas Jasa Keuangan resmi menerbitkan peraturan baru yang mengatur kepemilikan saham di lembaga bursa.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek.

Aturan baru ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 September 2026.

Penerbitan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari amanat undang-undang sektor keuangan yang berlaku.

Regulasi tersebut menjadi landasan hukum bagi bursa efek dalam menjalankan langkah demutualisasi.

Struktur kepemilikan saham bursa kini berubah dari yang semula terbatas bagi anggota bursa menjadi lebih terbuka.

Perorangan maupun badan hukum Indonesia kini dapat memiliki saham tersebut meski bukan merupakan anggota bursa.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyampaikan pandangannya.

Ia menyatakan bahwa demutualisasi merupakan bagian penting dari reformasi integritas di pasar modal.

Poin Utama Pengaturan Demutualisasi

Langkah transformatif ini diharapkan mampu membangun bursa efek yang lebih transparan dan efisien.

Regulasi baru ini juga bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola serta membuka akses permodalan.

POJK 13 Tahun 2026 memuat sejumlah pokok pengaturan penting mengenai pemisahan fungsi dan dividen.

Pihak selain anggota bursa yang ingin memiliki saham wajib mempertahankan independensi lembaga bursa.

Pemegang saham bursa dapat memiliki saham paling banyak lima persen dari jumlah yang telah dikeluarkan.

Persetujuan dari OJK diperlukan jika kepemilikan melebihi batas lima persen demi mencegah dominasi.

Setiap pihak dilarang memiliki saham bursa secara mayoritas atau lebih dari lima puluh persen.

Jajaran direksi dan dewan komisaris wajib melalui proses penilaian uji kemampuan dan kepatuhan.