Gugatan terhadap surat kesetaraan pendidikan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka di Pengadilan Tata Usaha Negara memicu perdebatan publik.

Praktisi pendidikan Tiurma Mercy Sihombing menjelaskan konsekuensi yang langsung berkaitan dengan aspek administratif.

Jika majelis hakim membatalkan surat kesetaraan tersebut, kementerian penerbit harus mencabut dokumen yang menjadi objek gugatan.

Dengan pencabutan itu, surat keputusan administratif tersebut tidak akan berlaku lagi untuk digunakan.

Tanggapan Soal Konsekuensi Politik

Persoalan ini kemudian berkembang ke ranah politik karena menyangkut riwayat pendidikan Wakil Presiden terpilih.

Bambang Harymurti menilai konsekuensi politik tidak serta-merta mengikuti putusan PTUN karena asas hukum yang berlaku.

Sistem hukum Indonesia tidak menganut asas retroaktif kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia berat.

Pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden memiliki mekanisme konstitusional tersendiri yang diatur dalam UUD 1945.

Oleh karena itu, pembatalan dokumen administratif tidak otomatis sama dengan pemberhentian dari jabatan.

Mercy menegaskan bahwa gugatannya tidak bertujuan membawa persoalan tersebut ke ranah politik.

Ia berharap langkah hukum ini menjadi pembelajaran penting mengenai kepatuhan terhadap aturan pendidikan yang berlaku.