Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Kementerian Agama terkait pembatasan penggunaan gawai di lingkungan pendidikan keagamaan.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2026.

Juru Bicara Densus 88 Anti Teror Kombes Mayndra Eka Wardhana menyatakan aturan ini sangat krusial untuk membentengi generasi muda dari infiltrasi terorisme.

Menurutnya, kelompok radikal kerap memanfaatkan ruang digital dan media sosial untuk melancarkan propaganda serta rekrutmen kepada anak-anak.

Belajar dari Kasus SMAN 72

Pihak kepolisian mengingatkan bahwa ancaman infiltrasi digital melalui gawai adalah nyata dan berbahaya.

Kasus di SMAN 72 disebut sebagai alarm keras agar lembaga pendidikan tidak boleh lagi kecolongan terhadap paparan ekstremisme.

Regulasi pembatasan gawai ini juga dinilai mampu mengembalikan peran penting orang tua dalam mengawasi aktivitas digital anak di rumah.

Di sisi lain, Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin menegaskan aturan ini bukan bertujuan untuk menjauhkan para murid dari perkembangan teknologi.

Pemanfaatan perangkat digital tetap diperbolehkan selama penggunaannya terarah, proporsional, dan sesuai kebutuhan proses pembelajaran di kelas.

Melalui aturan baru ini, murid serta tenaga pendidik dilarang memakai gawai secara bebas selama kegiatan belajar mengajar berlangsung tanpa instruksi guru.