Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M Sarmuji, memastikan bahwa Nusron Wahid telah melepaskan jabatannya di kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.

Surat pengunduran diri tersebut telah diserahkan secara langsung kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.

Sarmuji menyebutkan bahwa proses pelepasan jabatan itu sudah berlangsung sejak lebih dari enam bulan yang lalu di Jakarta.

Dalam struktur kepengurusan periode 2024 hingga 2029, Nusron sebelumnya memegang posisi sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian.

Setelah pengunduran diri tersebut, status Nusron di dalam partai kini berubah menjadi kader biasa tanpa jabatan struktural elite.

Pihak partai menduga keputusan itu diambil agar figur yang kini mengemban tugas sebagai Menteri ATR/BPN tersebut bisa lebih berkonsentrasi.

Langkah mundur dari jajaran elite partai ini kembali menjadi perbincangan publik di tengah sorotan terhadap kasus dugaan suap di kementerian.

Kasus hukum yang sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut kini tengah disorot tajam oleh berbagai pihak.

Kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang diusut oleh KPK tersebut menyeret empat orang tersangka.

Keempat individu yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut santer disebut-sebut sebagai orang kepercayaan Nusron di kementerian.

Menghadapi situasi hukum yang sedang berjalan di lembaga antirasuah itu, Nusron Wahid sendiri telah angkat suara dan memberikan respons secara terbuka.