Karena sudah merasa dongkol dan frustrasi dengan berbagai tarikan biaya yang datang silih berganti, Dyah pun mengambil keputusan tegas: ia tidak akan melanjutkan jualan di hari berikutnya. Baginya, pengalaman menjadi korban pungli di Alkid ini sudah cukup menjadi pelajaran berharga yang tidak ingin ia ulangi.


Respons Tegas Keraton Yogyakarta: Pungli Bukan Pungutan Resmi

Merespons viralnya curhatan Dyah di media sosial, pihak Keraton Yogyakarta melalui GKR Condrokirono memberikan pernyataan resmi yang tegas. Keraton menegaskan bahwa seluruh biaya yang diminta dari Dyah oleh oknum-oknum di lapangan sama sekali bukan merupakan pungutan resmi yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta.

"Terkait kemudian adanya pembayaran parkir serta permintaan lain yang disampaikan oleh yang bersangkutan melalui media sosial, perlu kami tegaskan bahwa hal tersebut bukan merupakan bagian dari proses perizinan maupun pungutan yang ditetapkan oleh pihak Keraton Yogyakarta," tegas GKR Condrokirono dalam keterangan resminya.

Lebih lanjut, Keraton Yogyakarta juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas apa yang telah dialami oleh Dyah sebagai pelaku UMKM yang seharusnya mendapat perlindungan dan dukungan. Pihak Keraton berharap agar kasus pungli di Alkid ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

"Kami berharap hal-hal yang terjadi di luar proses perizinan ini perlu ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang," pungkas GKR Condrokirono.

Pernyataan tegas dari Keraton Yogyakarta ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa praktik pungli di kawasan Alkid tidak memiliki dasar hukum maupun legitimasi dari pihak manapun yang berwenang.


Paguyuban Parkir Kembalikan Rp3 Juta, Dyah: Masalah Ini Tak Anggap Selesai