Tim kuasa hukum Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa melayangkan kritik tajam terhadap Jaksa Penuntut Umum.

Kritik tersebut dilayangkan lantaran nama mantan Presiden Jokowi tidak tercantum dalam daftar saksi perkara dugaan pencemaran nama baik.

Perkara hukum terkait tudingan ijazah palsu ini dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Kamis, 1 Oktober 2026 mendatang.

Karina Mastha selaku kuasa hukum menegaskan bahwa sebagai pihak pelapor, Jokowi memiliki kewajiban moral serta hukum untuk hadir.

Pihaknya turut menyoroti kejanggalan pada Berita Acara Pemeriksaan karena Jokowi disumpah dalam kapasitas sebagai saksi, bukan pelapor.

Status tersebut memunculkan kecurigaan adanya manuver hukum agar mantan kepala negara itu terbebas dari kewajiban hadir di ruang sidang.

Pihak pertahanan menyatakan siap memberikan sambutan penuh penghormatan apabila Jokowi berani hadir membawa dokumen fisik ijazahnya.

Tim kuasa hukum mengimbau agar momentum peradilan formal ini tidak disia-siakan untuk menguji segala klaim secara terbuka.

Karina menantang agar Jokowi menepati pernyataan publiknya yang mengaku tidak sabar ingin menunjukkan ijazah asli di persidangan.

Pihaknya menilai pengadilan merupakan tempat terbaik untuk menguji segala klaim kerugian secara terbuka dan transparan tanpa ada yang ditunda-tunda lagi.