Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya telah mengingatkan adanya delapan titik rawan korupsi di sektor pertanahan.

Peringatan tersebut disampaikan jauh sebelum operasi tangkap tangan dilakukan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa delapan titik kerawanan itu terbagi ke dalam dua area utama.

Kedua area tersebut mencakup layanan penerbitan sertifikat serta tata kelola penerbitan hak guna usaha.

Rincian Titik Kerawanan Layanan Pertanahan

Sejumlah titik kerawanan yang diidentifikasi meliputi akses penggunaan layanan yang masih rendah.

Selain itu, KPK menyoroti ketidaktepatan waktu penyelesaian layanan serta adanya tambahan biaya pertanahan.

Masalah lain yang ditemukan adalah belum diserahkannya berkas yang sebenarnya sudah selesai diproses.

Pengawasan terhadap penerbitan sertifikat juga dinilai masih minim oleh lembaga antirasuah.

Penyimpangan standar operasional prosedur penerbitan hak guna usaha turut menjadi catatan penting.

KPK menemukan fakta bahwa pemetaan sertifikat hak guna usaha belum sepenuhnya berjalan optimal.

Minimnya pengawasan atas penerbitan hak guna usaha melengkapi daftar delapan titik rawan tersebut.

Hasil kajian menunjukkan bahwa rata-rata ketidaktepatan waktu layanan di wilayah Jabodetabek cukup tinggi.

Kantah Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Bogor mencatat persentase keterlambatan terbesar.

Rekomendasi Perbaikan dan Penindakan Hukum

Atas berbagai temuan itu, KPK telah memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada Kementerian ATR/BPN.

Lembaga tersebut mendorong pembangunan sistem notifikasi berkas serta percepatan kebijakan satu peta.

KPK baru-baru ini melaksanakan operasi tangkap tangan di wilayah Jabodetabek dengan menangkap sejumlah pihak.

Sebanyak delapan orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan izin.

Para tersangka kini menjalani masa penahanan untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut oleh penyidik.