Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memberikan izin kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berkunjung ke New York.

Kunjungan tersebut dilakukan guna menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang.

Izin ini diberikan kendati Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang.

Di sisi lain, kebijakan berbeda diberlakukan oleh Washington terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk acara pertemuan tingkat tinggi tersebut.

Amerika Serikat melarang kehadiran Presiden Palestina di New York dengan cara membatasi visa perjalanan yang diajukan.

Kementerian Luar Negeri AS menyatakan sanksi penolakan visa tersebut diperpanjang kepada anggota PLO dan pejabat Otoritas Palestina.

Langkah pembatasan ini merujuk pada penilaian bahwa organisasi terkait gagal memenuhi komitmen perdamaian dan mengupayakan proses hukum internasional.

Kebijakan kontras yang diterapkan pemerintah AS ini dinilai melanggar kewajiban berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947.

Standar Ganda Kebijakan AS

Kementerian Luar Negeri AS menyebutkan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Palestina dianggap terus merusak prospek perdamaian serta menghindari negosiasi langsung.

Tindakan tersebut mencakup upaya menginternasionalisasi konflik melalui Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional, serta terus memberikan tunjangan kepada pihak yang dianggap terlibat aksi terorisme.

Akibat penolakan visa ini, Presiden Palestina Mahmoud Abbas diperkirakan kembali menyampaikan pidatonya dalam sidang umum melalui sarana konferensi video.

Langkah tersebut mengulangi situasi tahun sebelumnya ketika pemerintah AS juga mengambil keputusan serupa terhadap perwakilan Palestina.

Perlakuan kontras antara Netanyahu dan Abbas ini menimbulkan sorotan tajam karena bertentangan dengan Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947 yang mewajibkan AS mengizinkan perwakilan pengamat.

Sejumlah pihak menilai kebijakan ini mencerminkan standar ganda, terutama mengingat dukungan sebelumnya yang diberikan negara-negara Barat terhadap keputusan penangkapan internasional lainnya.