Trump Izinkan Netanyahu ke PBB namun Larang Presiden Palestina
Pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump memberikan izin kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berkunjung ke New York.
Kunjungan tersebut dilakukan guna menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dijadwalkan berlangsung pada akhir September mendatang.
Izin ini diberikan kendati Mahkamah Pidana Internasional telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Benjamin Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang.
Di sisi lain, kebijakan berbeda diberlakukan oleh Washington terhadap Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk acara pertemuan tingkat tinggi tersebut.
Amerika Serikat melarang kehadiran Presiden Palestina di New York dengan cara membatasi visa perjalanan yang diajukan.
Kementerian Luar Negeri AS menyatakan sanksi penolakan visa tersebut diperpanjang kepada anggota PLO dan pejabat Otoritas Palestina.
Langkah pembatasan ini merujuk pada penilaian bahwa organisasi terkait gagal memenuhi komitmen perdamaian dan mengupayakan proses hukum internasional.
Kebijakan kontras yang diterapkan pemerintah AS ini dinilai melanggar kewajiban berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947.
Standar Ganda Kebijakan AS
Kementerian Luar Negeri AS menyebutkan bahwa Organisasi Pembebasan Palestina dan Otoritas Palestina dianggap terus merusak prospek perdamaian serta menghindari negosiasi langsung.
Tindakan tersebut mencakup upaya menginternasionalisasi konflik melalui Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional, serta terus memberikan tunjangan kepada pihak yang dianggap terlibat aksi terorisme.
Akibat penolakan visa ini, Presiden Palestina Mahmoud Abbas diperkirakan kembali menyampaikan pidatonya dalam sidang umum melalui sarana konferensi video.
Langkah tersebut mengulangi situasi tahun sebelumnya ketika pemerintah AS juga mengambil keputusan serupa terhadap perwakilan Palestina.
Perlakuan kontras antara Netanyahu dan Abbas ini menimbulkan sorotan tajam karena bertentangan dengan Perjanjian Markas Besar PBB tahun 1947 yang mewajibkan AS mengizinkan perwakilan pengamat.
Sejumlah pihak menilai kebijakan ini mencerminkan standar ganda, terutama mengingat dukungan sebelumnya yang diberikan negara-negara Barat terhadap keputusan penangkapan internasional lainnya.
Update Terbaru
Optimalisasi Coretax Jadi Andalan DJP Genjot Sisa Pajak 2026
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Sidang banding diurus Polri usai dua jenderal ajukan perlawanan
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
Piala Asia U-17 2027: 12 Negara Pastikan Tempat Termasuk Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:21 WIB
The Rules Episode 6 Sub Indo Bukan LK21 tapi di VIU: Transisi ke Shift Malam Bukan Sekadar Perubahan Jadwal Kerja
Rabu / 18-11-2026, 08:17 WIB
Profil Tiga Elite Gerindra yang Masuk Bursa Cawapres Pengganti Gibran
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Tujuan Program Pax Silica AS untuk Rantai Pasok Teknologi ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Langkah Mudah Memindahkan Nomor eSIM Saat Ganti Ponsel Pintar
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Teknologi Bezel Super Tipis Samsung Siap Lampaui Rencana Edisi iPhone
Rabu / 18-11-2026, 08:14 WIB
Panduan slow travel di Labuan Bajo demi liburan akhir tahun berkualitas
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Cara Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit Secara Efektif
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Strategi BRIN libatkan mahasiswa telusuri naskah kuno Indonesia
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Pencairan Uang Saku MagangHub 2027 Berpotensi Sedikit Terlambat
Rabu / 18-11-2026, 08:07 WIB
Debut Bersejarah Vietnam U-17 di Piala Dunia, Belgia Menanti di Laga Pembuka Grup G
Rabu / 18-11-2026, 08:05 WIB
Wonderkid Benfica Gianluca Prestianni Diperebutkan Arsenal, PSG, dan Bayern
Rabu / 18-11-2026, 08:01 WIB






