Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan langkah strategis baru di sektor pertambangan nasional.

Sebuah bursa mineral milik negara direncanakan mulai beroperasi secara resmi pada tanggal 1 Januari 2027.

Kebijakan tersebut diumumkan langsung oleh Prabowo ketika menghadiri perayaan hari ulang tahun partai politik tertentu.

Selain mendirikan bursa tersebut, tata kelola pengiriman komoditas ke luar negeri juga akan mengalami perombakan total.

Seluruh proses ekspor komoditas didorong agar melewati badan usaha milik negara melalui mekanisme satu pintu yang ketat.

Langkah pembenahan ini diambil karena proses pengiriman komoditas selama ini dinilai tidak jelas serta penuh laporan palsu.

Seluruh kebijakan penataan sumber daya alam ini merujuk langsung pada landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.

Pengelolaan kekayaan alam di dalam negeri dipastikan harus berorientasi pada pencapaian kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Pemerintah memandang penguatan tata kelola komoditas strategis sangat penting demi mendongkrak posisi tawar perdagangan nasional.

Melalui sistem baru ini, manfaat ekonomi dari sektor pertambangan diharapkan bisa dirasakan secara lebih nyata oleh negara dan masyarakat.