Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk menyiapkan pengembangan bahan bakar minyak campuran bioetanol 50 persen atau E50.

Arahan tersebut disampaikan dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional pertama tahun 2026 yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis.

Bahlil menyatakan bahwa rencana E50 disiapkan dengan belajar dari program biodiesel 50 persen pada solar yang telah berlaku secara nasional sejak 1 Juli 2026.

Konsumsi solar nasional tercatat sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara kebutuhan bensin berkisar antara 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.

Skema serupa kini disiapkan untuk E50 karena volume konsumsi bensin hampir setara dengan solar demi menekan impor bahan bakar minyak secara signifikan.

Hingga saat ini, pencampuran bioetanol pada bensin belum menjadi mandatori yang berjalan secara nasional.

Bensin campuran bioetanol 5 persen atau E5 sebenarnya telah dijual PT Pertamina Patra Niaga lewat Pertamax Green 95 dengan status produk komersial.

Dasar hukum penahapannya tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 113. K/EK.

05/MEM. E/2026 tentang Penahapan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati.

Beleid tersebut menetapkan campuran E5 pada tahun 2026 hingga 2027, lalu naik menjadi 10 persen pada tahun 2028 sampai 2030.

Selain penahapan itu, Kementerian ESDM menargetkan mandatori pencampuran bioetanol 20 persen atau E20 pada tahun 2028.

Rapat paripurna Dewan Energi Nasional juga membahas kesiapan nasional dalam menghadapi dinamika geopolitik global.

Pemerintah mencatat stok cadangan bahan bakar minyak nasional saat ini berada di angka 18 hingga 20 hari.

Presiden menginstruksikan agar cadangan tersebut dijaga dalam posisi aman untuk rentang waktu minimal 18 hingga 20 hari ke depan.

Pengembangan E50 dipandang sebagai langkah penting guna memperkuat ketahanan serta ketersediaan energi domestik di dalam negeri.