Pemilik kendaraan bermotor di sejumlah wilayah Indonesia diimbau segera memanfaatkan program keringanan denda pajak yang segera ditutup.

Pemerintah daerah merancang kebijakan dispensasi ini untuk mendongkrak tingkat kepatuhan wajib pajak serta meringankan beban finansial.

Daftar Wilayah dan Skema Keringanan

Bentuk insentif yang diberikan sangat beragam mulai dari pembebasan denda keterlambatan hingga pemotongan pokok tunggakan.

Kalimantan Selatan menyiapkan potongan pokok pajak kendaraan bermotor sebesar 24 persen bagi kepemilikan sepeda motor pribadi.

Provinsi tersebut juga menyediakan diskon pokok bea balik nama kendaraan bermotor sebesar 37,5 persen hingga tanggal 30 September 2026.

Sementara itu, Nusa Tenggara Barat meniadakan seluruh sanksi denda keterlambatan berdasarkan peraturan gubernur setempat.

Pemprov NTB menghapuskan tunggakan pajak yang terhitung lebih dari lima tahun dan wajib pajak hanya melunasi tagihan lima tahun terakhir.

Program di NTB tersebut berlangsung selama periode 15 Juni sampai dengan 30 September 2026.

Kepulauan Riau menyelenggarakan pemutihan pajak sejak 10 Agustus hingga 30 September 2026 bertepatan dengan momentum peringatan hari kemerdekaan.

Insentif di Kepulauan Riau mencakup pembebasan sanksi administrasi dan pengurangan pokok tunggakan pajak di luar tahun berjalan.

Yogyakarta turut menghadirkan tiga insentif utama berupa pembebasan denda pajak kendaraan dan bea balik nama.

Wilayah Sulawesi Barat memberlakukan pemutihan denda bagi kendaraan nonsipil yang jatuh tempo pada 2025 ke bawah.

Bengkulu memperpanjang masa berlaku pemutihan pajak serta diskon mutasi masuk kendaraan sebesar 50 persen sampai akhir September.

Sumatera Utara juga memberikan diskon denda pajak kendaraan bermotor mencapai 57 persen sebelum program ditutup pada 30 September 2026.