Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid akhirnya buka suara menanggapi kasus dugaan korupsi di instansinya.

Ia menyatakan sikap menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi terkait penyidikan mafia tanah.

Kasus tersebut berkaitan dengan pengurusan hak guna bangunan di Kabupaten Bogor yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.

Nusron menegaskan pihaknya akan mengikuti serta membantu seluruh proses yang sedang dikerjakan oleh pihak lembaga antirasuah.

Komitmen Perbaikan Internal Pelayanan Pertanahan

Menurut Nusron, penanganan hukum ini diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat pembenahan pelayanan di kantor pertanahan.

Ia berharap tata kelola di kementeriannya bisa menjadi semakin baik, transparan, serta akuntabel bagi masyarakat luas.

Terkait penyebutan namanya dalam perkara tersebut, ia menyerahkan sepenuhnya seluruh kewenangan penyidikan kepada KPK.

Kementerian ATR BPN berkomitmen untuk bersikap kooperatif demi memperkuat integritas pelayanan pertanahan di Indonesia.

Sebelumnya, lembaga antirasuah telah menetapkan delapan orang tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan kementerian terkait.