Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian serius terhadap dana pemerintah daerah yang tertahan di bank dan belum dipakai untuk pembangunan.

Ia mempertanyakan penggunaan anggaran yang sudah ditransfer oleh pemerintah pusat tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal oleh pihak daerah.

Menurut Prabowo, dana tersebut seharusnya bisa dipakai untuk membangun infrastruktur penting termasuk sarana dasar yang dibutuhkan masyarakat di desa.

Ia menilai situasi ini kerap terjadi akibat minimnya realisasi belanja daerah atau karena adanya perbedaan pandangan antara eksekutif dan legislatif lokal.

Sebagai contoh, pembangunan jembatan desa yang membutuhkan biaya relatif kecil sering kali terbengkalai meski alokasi anggarannya sudah tersedia.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan per 15 Oktober 2025, akumulasi simpanan kas daerah di perbankan tercatat mencapai angka Rp234 triliun.

Jumlah simpanan kas daerah tersebut menunjukkan kenaikan dan tercatat sebagai nominal tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

Fluktuasi Dana Mengendap Selama Lima Tahun

Pemerintah mencatat dana pemda yang mengendap di perbankan ini menunjukkan tren fluktuasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan data pencatatan setiap akhir September.

Pada 2021, dana pemda di bank tercatat Rp194,1 triliun dan naik menjadi Rp223,8 triliun pada 2022, sebelum turun ke angka Rp211,7 triliun pada 2023.

Jumlah tersebut sempat kembali menurun menjadi Rp208,6 triliun pada 2024, namun kembali mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh Rp234 triliun pada 2025.

Kementerian Keuangan menyatakan bahwa lambatnya realisasi belanja APBD menjadi faktor utama belum terserapnya dana tersebut secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.