Partai Solidaritas Indonesia memberikan respons santai sekaligus melayangkan kritik keras terhadap usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan partainya sama sekali tidak merasa terancam dengan angka tersebut pada kontestasi pemilihan umum mendatang.

Rasa percaya diri partai tersebut didukung oleh tren positif elektabilitas berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang berada di angka 4,1 persen.

Meski menyatakan kesiapannya, Bestari mempertanyakan bagaimana angka 5 persen tersebut bisa disepakati secara sepihak oleh sejumlah partai politik di Senayan.

Ia mengingatkan adanya rekomendasi dari Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan perlunya pelibatan partai nonparlemen dalam pembahasan aturan main pemilu.

Bestari mengaku partainya tidak mengetahui mekanisme dan diskusi apa yang dilakukan hingga akhirnya angka tersebut dirilis ke publik sebagai sebuah kesepakatan.

Selain itu, ia menyoroti potensi hilangnya hak suara rakyat akibat tingginya aturan ambang batas yang merugikan pemilih pada periode pemilu sebelumnya.

PSI menilai dalih penyederhanaan sistem multipartai melalui kenaikan ambang batas merupakan langkah yang kurang tepat sasaran bagi undang-undang.

Sebagai solusi alternatif, partai tersebut menyarankan agar penyederhanaan difokuskan pada aturan syarat pembentukan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sebelumnya, wacana kenaikan ambang batas parlemen ini mencuat setelah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengonfirmasi pertemuan para ketua umum partai.

Menurut Sugiono, angka tersebut merupakan kesepakatan bulat di antara partai koalisi yang hadir dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.