Presiden Prabowo Subianto mendorong penerapan hukuman yang jauh lebih berat bagi pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.

Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, ia mengusulkan agar para pelaku pembakaran tersebut dapat digolongkan sebagai pelaku terorisme ekologi.

Verifikasi 95 Korporasi dan Ancaman Pencabutan Izin

Usulan tersebut mengemuka setelah Kapolri melaporkan adanya lebih dari 95 korporasi yang diduga melakukan pelanggaran terkait karhutla.

Pemerintah meminta seluruh temuan dari kepolisian tersebut untuk segera diverifikasi oleh kementerian serta lembaga terkait.

Apabila terbukti melanggar, izin usaha perusahaan bersangkutan akan dicabut tanpa ampun dan proses hukum pidana tetap dilanjutkan.

Menteri Kehutanan sebelumnya menyebutkan bahwa sejumlah perusahaan telah dibekukan izin usahanya sementara puluhan kasus lainnya tengah diproses di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan.

Selain sanksi administratif dan pencabutan izin, perusahaan yang terbukti bersalah juga diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh.

Di samping penindakan terhadap korporasi, jajaran kepolisian sebelumnya juga telah menetapkan ratusan tersangka perorangan baik yang diduga melakukan pembakaran secara sengaja maupun karena unsur kelalaian.