Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyatakan bahwa delapan partai nonparlemen menolak usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen.

Kelompok partai tersebut tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat atau GKSR.

Delapan partai yang masuk dalam aliansi ini meliputi Partai Hanura, Partai Perindo, serta Partai Persatuan Pembangunan.

Selain itu, terdapat Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, dan Partai Berkarya.

Menurut Said Iqbal, penolakan tersebut dilandasi alasan bahwa aturan parliamentary threshold di bawah 4 persen telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi.

Ia menambahkan bahwa GKSR justru mengusulkan angka ambang batas parlemen sebesar 1 persen.

Pihaknya juga menyebutkan bahwa perubahan nilai ambang batas wajib didiskusikan terlebih dahulu dengan partai nonparlemen.

Secara terpisah, Partai Ummat turut menyampaikan penolakan terhadap usulan kenaikan ambang batas parlemen tersebut.

Plt Ketua Umum Partai Ummat Ansufri Sambo menilai penentuan besaran parliamentary threshold tidak boleh diputuskan hanya melalui kompromi politik elite.

Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut harus didasarkan pada argumen akademik serta simulasi empiris yang dapat diuji oleh publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono membenarkan adanya pertemuan para ketua umum partai koalisi pemerintah.

Sugiono menyebutkan bahwa pertemuan antarketua umum partai tersebut membahas sejumlah poin penting dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu.

Dalam pertemuan tersebut, para pihak yang hadir menyepakati perubahan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 5 persen.